Jakarta
– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),
Nusron Wahid, melaporkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun
Anggaran 2025 dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP)
bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/07/2026).
Laporan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut pembahasan Rancangan
Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun
Anggaran 2025 yang sedang dibahas Kementerian Keuangan bersama Badan
Anggaran DPR RI.
Dalam paparannya, Menteri Nusron mengungkapkan bahwa realisasi anggaran
Kementerian ATR/BPN sepanjang 2025 mencapai 95,73 persen, atau sebesar
Rp6.128.365.417.558 dari total pagu anggaran Rp6.401.913.357.000.
"Realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 mencapai 95,73 persen
atau sekitar Rp6,128 triliun dari total pagu Rp6,401 triliun," ujar Nusron.
Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, serta perwakilan Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang turut
mengikuti rapat, Nusron menjelaskan bahwa sepanjang tahun anggaran 2025,
Kementerian ATR/BPN memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp490,2 miliar,
hibah dalam negeri Rp12,79 miliar, dan hibah luar negeri Rp22,60 miliar.
Meski dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, Kementerian
ATR/BPN memperoleh relaksasi blokir anggaran dalam dua tahap. Dana tersebut
dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai sekaligus mendukung
pelaksanaan berbagai program prioritas nasional di bidang pertanahan dan
tata ruang.
Relaksasi tahap pertama sebesar Rp766,4 miliar dialokasikan untuk belanja
pegawai non-ASN yang beralih status menjadi Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara tahap kedua senilai Rp666,9 miliar
digunakan untuk belanja pegawai calon ASN, pelaksanaan program prioritas
nasional, peningkatan layanan pertanahan dan tata ruang, pengadaan sarana
dan prasarana, serta dukungan manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP).
Usai penyampaian laporan, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse
Sadikin, mengapresiasi capaian tersebut sekaligus meminta Kementerian
ATR/BPN terus memperkuat tata kelola keuangan negara yang berbasis kinerja,
dengan orientasi pada output, outcome, dan impact yang terukur.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan mekanisme check and balance untuk
mencegah terjadinya penyimpangan, temuan berulang, maupun potensi kerugian
negara, terutama pada pelaksanaan program prioritas nasional dan program
yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy
Dermawan, bersama para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian
ATR/BPN. Sementara itu, jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor
Pertanahan di seluruh Indonesia mengikuti jalannya rapat secara daring.
(Red)
0 Komentar